Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi adalah penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik.

Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukabumi adalah:

1. Penyusunan program Badan;

2. Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketrahanan ekonomi, social, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan dini nasional.

3. Pelaksanaan Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketrahanan ekonomi, social, budaya, agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan dini nasional.

4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, social, budaya,  agama, organisasi kemasyarakatan, penanganan konflik, dan kewaspadaan dini nasional.

Hari Bela Negara 19 Desember

Hari Bela Negara setiap tahunnya diperingati tanggal 19 Desember. Peringatan tahunan ini ditetapkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006. Penetapan Hari Bela Negara tak lepas dari perjuangan rakyat Indonesia dalam mempertahankan eksistensi NKRI dari para penjajah. Semangat persatuan, kesatuan, gotong royong dan kebersamaan dalam mempertahankan NKRI terkandung dalam Hari Bela Negara.

Terdapat peristiwa penting yang melatarbelakangi Hari Bela Negara. Dilansir dari situs Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, peristiwa Agresi Militer II oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 menjadi alasan dipilihnya tanggal 19 Desember sebagai tanggal peringatan tahunan. Kala itu, Belanda melancarkan serangan ke Ibu Kota Indonesia yaitu Kota Yogyakarta. Belanda juga melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh penting seperti : Presiden Indonesia Ir. Soekarno, Wakil Presiden Indonesia Drs. Mohammad Hatta dan Perdana Menteri Mr. Sutan Syahrir.

Agresi militer yang dilakukan oleh Belanda menyebabkan ibu kota negara jatuh. Selanjutnya, pemerintah Indonesia membentuk PDRI di Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat.

Prawiranegara diberikan mandat oleh Soekarno untuk menjalankan pemerintahan dengan membentuk dan mendeklarasikan berdirinya PDRI. Pembentukan PDRI di Bukittingi menjadi sebuah tonggak sejarah yang sangat penting dalam upaya menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selanjutnya, pada masa kemerdekaan Kota Bukittingi berperan sebagai kota perjuangan. Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda, Bukittinggi dijadikan Ibu Kota Negara yang saat itu dikenal sebagai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).